Sudah Tradisi, Tawuran Anak Artis & Pejabat di SMA 6
JAKARTA - Alumnus SMAN 6 Jakarta yang kini duduk sebagai Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyebut tawuran yang melibatkan sekolahnya sudah menjadi tradisi. Mahfudz pun pernah dipaksa seniornya untuk berkelahi dengan siswa sekolah lain saat masuk ke SMAN 6 tahun 1981.
“Tawuran disitu bagian dari tradisi yang terus ditradisikan. Dulu semester pertama saya sudah dikondisikan tawuran dengan SMAN 70, itu chauvinisme, faktor solidaritas," kata Mahfudz bercerita kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9/2011).
Menurut Mahfudz, "ospek" terhadap siswa baru memang dilakukan dengan cara melibatkan para junior menguji nyali dengan berkelahi. Kebanyakan siswa baru yang masih polos pun, kata Mahfudz terpaksa harus mengikuti perintah para senior termasuk alumnus yang kerap berkunjung ke sekolah.
"Pernah waktu itu lagi belajar tiba-tiba di luar sudah ribut, siswa baru pun jadi ikut keluar tawuran. Biasanya mereka senior bikin ulah, nah juniornya yang diminta maju (tawuran)," tutur Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut Mahfudz, terus berulangnya tawuran antar pelajar khususnya SMAN 6 karena faktor lingkungan termasuk pendidikan preventif yang kurang mengena. "SMAN 6 itu kan sekolah elit, isinya artis dan anak pejabat. Jadi ada rasa sungkan untuk melakukan tindakan tegas dari pihak sekolah," pungkasnya.
Mahfudz tak menolerir perilaku buruk pelajar. Dia meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku tawuran apalagi pekan lalu siswa SMAN 6 kedapatan mengeroyok wartawan Trans 7 saat melakukan peliputan.
"Polisi harus tegas betul, jangan diciduk semalem kemudian dilobi dan ada campur tangan hukum, (pelaku) itu lepas lagi. Pengeroyokan wartawan itu kelewatan, itu sudah kriminal apalagi bawa senjata tajam," tegas dia.
sumber : http://news.okezone.com/read/2011/09/19/338/504446/sudah-tradisi-tawuran-anak-artis-pejabat-di-sma-6
JAKARTA - Alumnus SMAN 6 Jakarta yang kini duduk sebagai Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyebut tawuran yang melibatkan sekolahnya sudah menjadi tradisi. Mahfudz pun pernah dipaksa seniornya untuk berkelahi dengan siswa sekolah lain saat masuk ke SMAN 6 tahun 1981.
“Tawuran disitu bagian dari tradisi yang terus ditradisikan. Dulu semester pertama saya sudah dikondisikan tawuran dengan SMAN 70, itu chauvinisme, faktor solidaritas," kata Mahfudz bercerita kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9/2011).
Menurut Mahfudz, "ospek" terhadap siswa baru memang dilakukan dengan cara melibatkan para junior menguji nyali dengan berkelahi. Kebanyakan siswa baru yang masih polos pun, kata Mahfudz terpaksa harus mengikuti perintah para senior termasuk alumnus yang kerap berkunjung ke sekolah.
"Pernah waktu itu lagi belajar tiba-tiba di luar sudah ribut, siswa baru pun jadi ikut keluar tawuran. Biasanya mereka senior bikin ulah, nah juniornya yang diminta maju (tawuran)," tutur Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut Mahfudz, terus berulangnya tawuran antar pelajar khususnya SMAN 6 karena faktor lingkungan termasuk pendidikan preventif yang kurang mengena. "SMAN 6 itu kan sekolah elit, isinya artis dan anak pejabat. Jadi ada rasa sungkan untuk melakukan tindakan tegas dari pihak sekolah," pungkasnya.
Mahfudz tak menolerir perilaku buruk pelajar. Dia meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku tawuran apalagi pekan lalu siswa SMAN 6 kedapatan mengeroyok wartawan Trans 7 saat melakukan peliputan.
"Polisi harus tegas betul, jangan diciduk semalem kemudian dilobi dan ada campur tangan hukum, (pelaku) itu lepas lagi. Pengeroyokan wartawan itu kelewatan, itu sudah kriminal apalagi bawa senjata tajam," tegas dia.
sumber : http://news.okezone.com/read/2011/09/19/338/504446/sudah-tradisi-tawuran-anak-artis-pejabat-di-sma-6
Dari artikel diatas dapat diambil suatu kesimpulan yaitu perlu adanya suatu keadilan dalam kehidupan hukum di negara ini. Jangan karena oknum yang melanggar hukum tersebut merupakan salah satu petinggi atau pejabat negara dan anggota keluarganya maka ia mendapatkan keringanan hukum. Hal itu tentu sangat tidak adil bagi rakyat kecil yang sudah sulit hanya untuk membiayai kehidupan sehari-hari tetapi terlibat suatu tindakan hukum yang mungkin atau bahkan sering lebih ringan atau sepele tetapi harus mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari para pelaku penyimpangan hukum yang lebih berat.
Apabila hal tersebut sudah dapat dijalankan dengan baik, maka bukan tidak mungkin negara ini akan menjadi lebih teratur dan dapat menjadi negara yang maju tanpa perlu khawatir banyaknya tingkat penyimpangan hukum. Para masyarakat juga dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.
0 komentar:
Posting Komentar